Fantasi Kesaktian Pancasila

Oleh : Ahmad Khoirul

Berpuluh-puluh tahun semenjak Soeharto dikukuhkan kedudukanya sebagai penguasa lewat Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), dua hari ini tanggal 30 September dan tanggal 1 Oktober merupakan hari yang sangat sakral bagi sejarah bangsa Indonesia. Tanggal 30 September diperingati sebagai hari “Penghianatan PKI”, pada waktu itu tujuh jendral Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) diculik dan dibunuh di  kawasan pinggir Jakarta dalam sebuah tempat bernama Lubang Buaya.  Pada tanggal ini pula menjadi hari yang mensyaratkan diharuskannya pengerekan bendera setengah tiang sebagai penanda tanggal 30 September merupakan hari yang begitu pilu dan berdarah-darah. Pemutaran film G30S/PKI merupakan ritus tahunan yang diwajibkan oleh pemerintah untuk melestarikan ingatan sejarah bangsa akan tragedi penghiatan PKI ini.

Baca Juga : Perempuan; Selalu Benar dalam Pacaran, Selalu Salah dalam Pelecehan

Keesokan harinya tepat pada tanggal 1 Oktober adalah perayaan “Kesaktian Pancasila”. Tanggal 1 Oktober merupakan hari kemenangan layaknya hari raya dimana sang merah putih diwajibkan berada di puncak tiang bendera setiap halaman rumah. Hari dimana Pancasila benar-benar dianggap sakti mandraguna yang tak tertandingi, hari itu Pancasila benar-benar menunjukan kekuatannya. Tak lupa pula pamflet-pamflet perayaan  dari berbagai organisasi masyarakat, kepemudaan bahkan organisasi kemahasiswaan juga turut menyemarakkan hari kesaktian ideologi negara ini.  Setidaknya begitulah narasi sejarah yang terus dikonsumsi dan difosilkan menjadi suatu ritus abadi setiap tahunya.

Asvi Warman Adam dalam salah satu bukunya “Membongkar Manipulasi Sejarah: Kontroversi Pelaku dan Peristiwa (2009)”, menuliskan, apakah relevan G30S dengan kesaktian Pancasila? Ternyata tidak, Asvi menyatakan bahwa G30S merupakan upaya perebutan kekuasaan segelintir elit dengan dengan banyak fakta yang masih menjadi misteri dan tidak ada hubunganya dengan kehebatan Pancasila. Dalam hal ini penulis sepakat dengan penjelasan Asvi, walaupun dalam konteks latar belakang dan prosesi G30S tersebut masih bisa diperdebatkan lagi. Tulisan ini mencoba sedikit mengulas apakah setelah 1965 Pancasila benar-benar sakti? atau sebenarnya 1 Oktober malah bukan merupakan hari kemenangan, namun hari yang kelam?

Kesaktian Pancasila?

Pancasila merupakan  falsafah yang diyakini sebagai  pedoman hidup, jiwa bangsa, kepribadian, dan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Soekarno menyebut Pancasila sebagai Philosophische Grondslag yang ia definisikan sebagai fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka[1] . Dari pengertian tersebut maka sekiranya Pancasila merupakan pedoman bagaimana negara, bangsa, serta rakyat melangkah dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketuhanan yang Maha Esa, merupakan sila pertama dalam Pancasila yang mana dalam salah satu tafsirannya membebaskan setiap individu untuk memeluk dan mengamalkan ajaran agama apa yang ia yakini. Pada masa orde baru jumlah tempat ibadah yang dibangun amatlah banyak, tetapi hal tersebut berbanding lurus dengan terjadinya pengerusakan, pembakaran dan pembongkaran tempat ibadah yang juga meningkat pesat. Periode orde lama tahun 1945—1965 tercatat 2 gereja yang mengalami pengerusakan, sementara dalam periode orde baru tahun 1966—1998 meningkat menjadi 55 masjid dan 609 gereja. Tak hanya itu, mayoritas penyelesaian dari ratusan kasus tersebut cenderung tertutup dan minim penyelesaian lewat jalur hukum. Menurut Pendeta Weinata Sairin (2002), kasus pengerusakan gereja yang berakhir lewat jalur peradilan hanya kasus yang dialami Gereja Kristen Jawa (GKJ) Mesias Batang, Jl. Dr. Soetomo, Kelurahan Watesalit, Kecamatan Batang, Kabupaten batang, Jawa Tengah. Dalam masa ini kekerasan atas nama agama, pengusiran serta konflik antar umat beragama juga semakin meruncing, misalnya konflik islam dan kristen yang seolah tak berkesudahan.

Sila ke-2 berbunyikan “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Sebagian besar masyraakat Indonesia pasti tahu apa yang terjadi pada tragedi kemanusiaan setelah tahun 1965, dimana hampir di setiap wilayah terdapat kamp-kamp pembantaian anggota eks-PKI yang dituduh terlibat dalam upaya kudeta. Kebanyakan dari mereka dibantai tanpa melewati tahapan peradilan (extra judicial killing). Jumlah yang terbunuh dalam kejahatan kemanusiaan tersebut masih dalam perdebatan sengit hingga saat ini, angkanya beragam mulai dari ratusan ribu hingga jutaan jiwa, bahkan Kolonel Sarwo Edhie sebagai pihak yang memimpin pembersihan gerakan komunis menyatakan telah membersihkan sekitar 3 juta anggota maupun (sekadar) simpatisan PKI.

Baca Juga : LIKA – LIKU MENUJU PENGESAHAN RUU PKS

Tak hanya itu, menurut International Amnesty lebih dari 1 juta orang ditangkap tanpa dakwaan resmi maupun tidak disidangkan selama 14 tahun. Tak berhenti disitu, pelanggaran demi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) lainnya juga terjadi setelahnya. Bahkan setelah reformasi, kasus-kasus pelanggaran HAM berat maupun ringan masih menjamur yang nampaknya jauh dari kata tuntas. Misalnya saja kasus kematian pejuang kemanusiaan Alm.Munir yang hingga kini tak kunjung mendapat titik terang.

Sila “Persatuan Indonesia” merupakan sila ketiga yang cukup sulit dilihat implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perjalanan orde baru tak banyak terjadi pemberontakan besar terjadi, tetapi persatuan Indonesia pada masa itu ditegakkan di atas moncong senjata yang begitu berlawanan dengan semangat persatuan senasib seperjuangan  pada sumpah pemuda dan semangat kemerdekaan. Bisa kita tengok bagaimana kuatnya militer pada waktu itu dan bagaimana perlakuan mereka terhadap rakyat Papua, rakyat Aceh dan masih banyak lagi yang lainnya.

Selanjutnya sila keempat yakni “Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmah dalam Permusyawaratan Perwakilan”, sila ini menunjukan kearifan bangsa dalam corak demokrasi kerakyatannya. Dalam pelaksanaannya, demokrasi setelah tahun 1965 cenderung otoriter dan menutup erat-erat apa yang dinamakan kebebasan berpendapat. Hal itu dibuktikan dari serangkaian pembredelan beberapa organ pers dan juga penghilangan, serta kriminalisasi orang-orang yang menjadi lawan politik penguasa. Tak hanya sampai disitu, pada era reformasi meskipun pemerintahan otoriter  telah tumbang nampaknya iklim demokrasi kerakyatan di Indonesia tak kunjung membaik.

Jeffrey Winter seorang analis politik dari Northwestern University menilai setelah tumbangnya orde baru, demokrasi Indonesia malah dikuasai oleh kaum oligarki, sehingga semakin jauh dari cita-cita kesejahteraan rakyat. Seluruh dunia mengakui bahwa pemilu di Indonesia merupakan pemilu yang dilihat dari segi periode pelaksanaan begitu tepat waktu dan sangat minim kekerasan.  Namun, bukan berarti pemilu di Indonesia baik-baik saja, semua proses pencalonan masing-masing wakil rakyat maupun pemimpin di ranah eksekutif harus melalui “selesksi kesuasaan” yang dimiliki oleh oligarki dengan wealth power yang dimiliki tiap calon.

Masih menurut Winters, dalam salah satu kuliahnya mengatakan bahwa, ketimpangan di Indonesia begitu tajam. “Konsentrasi kekayaan meningkat dan ketimpangan meningkat, Indonesia jauh lebih merata antara yang kaya dan miskin pada 1945 daripada sekarang, apa yang salah? padahal partisipasi rakyat minimal harus membawa lebih banyak kemakmuran, kenapa ini tidak terjadi? (karena) oligarki dan elit politik di sini (Indonesia) sudah menguasai dan mengontrol sistem demokrasi, sehingga Indonesia punya oligarki demokrasi,” ujar Winters dalam diskusi bertajuk ‘BUMN Dalam Lingkaran Oligarki’ di Universitas Katolik (Unika) Atma Jaya Jakarta, pada Kamis 8 Maret 2018 silam . Tak hanya dalam masalah pemerataan ekonomi, di bidang hukum kita tahu bahwa penegakan hukum di negeri ini masih jauh dari kata cukup. Bahkan tak jarang banyak dari penegak hukum juga terjerat kasus hukum. Dalam sektor  kesehatan, politik, dan juga beberapa sektor lain keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia nampaknya masih berada dalam angan.

Melihat fakta diatas, tentu masalah keadilan sosial juga masih merupakan PR besar bagi bangsa ini. Apalagi ditengok kembali dalam semangat awalnya, Pancasila ditafsirkan oleh Bung Karno sebagai jalan untuk keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia “. . . satu konsepsi lebar jang bernama Manipol/USDEK atau Sosialisme Indonesia, hubungan antar warga Indonesia dengan seluruh ummat manusia jang kita simpulkan sebagai perikemanusiaan, perdamaian, persahabatan antar-bangsa, keadilan antar-bangsa, bebas dari penghisapan dan penindasan, bebas dari exploitation de l’homme par l’homme dan dari exploitation de nation par nation. Inilah refleksi mutlak daripada Kepribadian Indonesia, jang hidup kembali sedjak Proklamasi 17 Agustus 1945”.[2]

Sebuah refleksi

Tak ada salahnya ketika dua tanggal bersejarah tersebut dijadikan hari besar oleh negara. Namun, yang perlu dicermati dan direfleksikan ulang, hari-hari besar kerap kali dimunculkan dalam suasana politis serta dijadikan alat pemfosilan fakta sejarah. Sementara kebenaranya masih bias ketika ditafsirkan ulang. Meriahnya perayaan dua hari nasional tersebut serta direkonstruksinya fakta sejarah bersumber tunggal dari negara. Pada akhirnya hanya akan mengaburkan fakta sejarah, mereduksi kasus pelanggaran HAM berat setelahnya, serta menampakkan eksistensi kuasa negara terhadap kesadaran semu atas kesaktian Pancasila. Muara dari perkara-perkara yang telah diuraikan tersebut tak lain adalah hari besar yang digunakan sebagai “Aparatus Ideologi Negara”. Aparatus Ideologi Negara merupakan isitilah yang dicetuskan oleh Louis Althusser sebagai hegemoni non kekerasan yang tujuan penyebarannya jelas, yakni melegitimasi dan  mempertahankan kekuasaan.

Sebagai penutup pada bab refleksi ini, di masa depan bukan tidak mungkin ketika tumbuh kesadaran masyarakat secara koletif. Kesadaran inilah yang  akan menghasilkan konter-hegemoni yang memunculkan hari-hari besar alternative lain,  sebagai lawan dari produk aparatus ideologi negara yang telah mapan. Substansinya jelas tidak hanya perayaan-perayaan semu tandingan, tetapi sebuah refleksi mendalam. Cara ini diharapkan mampu menjadi sebuah kaca pembesar realitas yang akan membantu kita untuk bersikap adil dalam memandang suatu konteks sejarah dan problematis bangsa.

Sumber :

  1. Yudi Latif. Revolusi Pancasila. Jakarta: Mizan. 2015.hlm.31.
  2. Dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kebebasan_beragama_di_Indonesia dalam Daniel Dhakidae (2003). Cendekiawan dan kekuasaan dalam negara Orde Baru. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 513-516 .
  3. Dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kebebasan_beragama_di_Indonesia dalam  Weinata Sairin (2002). Visi Gereja Memasuki Milenium Baru. Jakarta: BPK Gunung Mulia. hlm. 84-98
  4. Dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kebebasan_beragama_di_Indonesia dalam Melissa Courch (2013). Law and Religion in Indonesia: Conflict and the courts in West Java. Routledge.
  5. Lihat laporan KONTRAS dalam: Menyusun Puzzle pelanggaran HAM 1965, hal: 10.
  6. Amnesty International, Power and Impunity, catatan kaki No .71.
  7. https://mediaindonesia.com/read/detail/148526-demokrasi-indonesia-di-bawah-kendali-oligarki
  8. Soekarno, Dibawah Bendera Revolusi Jilid II. Jakarta: Panitya Penerbit Dibawah Bendera Revolusi. 1965. Hlm. 446.
  9. Louis Althusser. Ideologi dan Aparatus Ideologis Negara (Catatan-Catatan Investigasi). Jakarta: IndoPROGRESS. 2015. Hlm. 24

Total
0
Shares
2 comments
  1. Suka diksi-diksi yang dipakai dalam artikel ilmiah iji. Walaupun pada pembahasan tertentu bias sejarang yang cenderung memihak.

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: