GRATIFIKASI SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Oleh : Yusuf Firmansyah Dwi Kurniawan

Gratifikasi adalah salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi. Dewasa ini gratifikasi tidak hanya meliputi suap secara materi, tetapi merambah pada layanan seksual yang disediakan oleh pihak penyuap dan menyebabkan penyalahgunaan wewenang pejabat publik atau pegawai negeri sehingga menimbulkan kerugian negara. Pemberian gratifikasi sebenarnya telah diatur secara tegas, tetapi tentang pemberian layanan seksual sebagai objek gratifikasi itu tidak disebutkan dengan jelas sehingga mengakibatkan kesulitan dalam proses pembuktiannya oleh penegak hukum.

Tentang gratifikasi sendiri sudah diatur pada pasal 12 B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

  1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

  1. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dari rumusan pasal 12 B dijelaskan bahwa tidak semua pemberian merupakan gratifikasi. Agar menjadi sebuah tindak pidana korupsi, maka penerima gratifikasi itu harus pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan pemberian gratifikasi itu harus berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas, pokok dan fungsinya. Pengertian gratifikasi dapat kita lihat di penjelasan pasal 12 B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Mengenai bentuk-bentuk dari gratifikasi di atas, tidak disebutkan gratifikasi seksual secara eksplisit. Hanya terdapat frasa “fasilitas lainnya”. Tentang frasa “fasilitas lainnya” ini, UU Tindak Pemberantasan Pidana Korupsi pun tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.

Sebenarnya gratifikasi seksual sangat dekat dengan tindak pidana perzinahan (overspel) jika salah satu atau keduanya sudah menikah. Namun, tindak pidana perzinahan menurut pasal 284 KUHP harus berdasarkan aduan dari pihak suami atau istri. Bagaimana jika pegawai negeri atau penyelenggara negara dan pemberi layanan seksual sama-sama belum menikah? Tentu pasal tindak pidana perzinahan ini tidak bisa dikenakan.

Kemudian masuk ke tahap pembuktian. Berbeda dengan bentuk-bentuk gratifikasi lainnya, gratifikasi seksual relatif lebih sulit dibuktikan kecuali bila memang tertangkap tangan. Gratifikasi lain seperti perjalanan wisata dapat dibuktikan dengan bukti tertulis pada tiket perjalanan atau pada buku reservasi penginapan. Gratifikasi seksual akan mudah pembuktiannya apabila pihak orang yang memberikan pelayanan seks kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara mengaku dan dibantu juga dengan riwayat komunikasi antara keduanya.

Sesuai dengan pasal 12 B ayat (1) apabila nilai gratifikasi itu lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan dibuktikan oleh penerima gratifikasi, sedangkan jika kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan dibuktikan oleh penuntut umum. Setelah itu muncul pertanyaan baru, bagaimana mengukur nilai dari gratifikasi seksual?

Berdasarkan analisis di atas, sudah seharusnya dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat unsur gratifikasi seksual. Dikarenakan karakteristik gratifikasi seksual berbeda dengan bentuk-bentuk gratifikasi yang lain, maka perlu dirumuskan ketentuan dalam pasalnya. Hal ini bisa menjelaskan tentang definisi gratifikasi seksual dan bagaimana proses pembuktiannya.

Total
0
Shares

Tinggalkan Balasan