KUALITAS PENDIDIKAN MENURUN, SIAPA YANG HARUS DISALAHKAN?

“Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh karena itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan”. Begitulah sepenggal kalimat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kemerdekaan merupakan hak seluruh manusia dan tidak ada yang dapat mengintervensinya. Salah satu kemerdekaan adalah kemerdekaan untuk mendapatkan pendidikan untuk semua bangsa. Pendidikan adalah suatu sistem yang diciptakan sebagai media pembelajaran agar penikmatnya mendapatkan ilmu yang harapannya dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti yang dicita-citakan oleh Bung Hatta, bahwa pendidikan merupakan salah satu jalan mencapai pembangunan berkelanjutan. Namun ironisnya, pendidikan tidak mendapatkan posisi tertinggi dan layak sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan. Malang, yang disebut-sebut sebagai kota bermartabat oleh Abah Anton Sang Walikota. Kota pendidikan kedua terbesar setelah Yogyakarta. Kota bermartabat dengan pendidikan yang terjamin mutunya. Namun, terjadi banyak sekali penyimpangan yang mencoreng pendidikan di Kota Malang.

Terdapat tujuh temuan penyimpangan yang ditemukan oleh Malang Corruption Watch (MCW) bersama dengan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP). Adapun penyimpangan-penyimpangan tersebut meliputi: kurang transparansinya anggaran dana pendidikan, lemahnya Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli menghadapi pungutan liar, tidak adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Maklumat Layanan Pendidikan, Kurangnya fasilitas dan infrastruktur, menurunnya anggaran pendidikian untuk tahun 2017, adanya kepala sekolah dan komite sekolah yang melebihi masa jabatannya, dan proses perubahan perda pendidikan berjalan lambat. Ketujuh penyimpangan tersebut menunjukan masih lemahnya sistem yang diterapkan pemerintah kepada masyarakat serta kurang aktifnya masyarakat dalam mengawasi penyimpangan ini.

Salah satu permasalahan yang masih digali hingga saat ini adalah, menurun drastisnya anggaran pendidikan saat pembukaan awal tahun 2017. Anggaran pendidikan pada tahun 2017 turun cukup besar dari 154 miliar menjadi 124 miliar. Padahal, anggaran pendidikan pada tahun 2016 dan 2017 tidak sampai 10% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang. Menurut Perda No. 3 Tahun 2014 tentang sistem penyelenggaraan pendidikan bahwa anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam APBD setiap tahun anggaran minimal dialokasikan sebesar 10 % dari belanja daerah di luar gaji pegawai.

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dibagi menjadi dua yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung sebesar 681 miliar dengan perincian biaya sebesar 527 miliar dialokasikan untuk gaji pegawai, sedangkan 174 miliar dialokasikan pada sektor pendidikan”, ujar Sueffendi salah satu pegiat FMPP. Jumlah yang tidak berimbang tentunya dengan jumlah persentase perbandingan sebesar 67 % : 33 %. Padahal dalam kenyataannya, pendidikan di Kota Malang masih membutuhkan bantuan dari pemerintah kota dan daerah. Adapun peraturan baru mengenai pemindahan kewenangan pengaturan dana pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA dan SMK) dari pemerintah daerah ke provinsi ternyata masih belum bisa mengatasi permasalahan dana yang dikucurkan. Anggaran KotaMalang yang dikucurkan untuk pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan pada tahun ini tidak mungkin digunakan apabila anggaran tersebut telah dialihkan ke provinsi. “Tidak digunakannya dana tersebut, seharusnya dialihkan untuk pemerataan infrastruktur pendidikan di Kota Malang. Kita melihat banyak sekali sekolah-sekolah yang masih membutuhkan infrastruktur yang memadai”, ujar Sueffendi saat ditemui setelah konferensi pers. (gpw)

Sumber gambar: http://salshaameliaputri.blogspot.co.id

Total
0
Shares