Menyelisik ‘Kericuhan’ Aliansi Mahasiswa Papua di Bumi Arema

Oleh: Dinda Ayu Taufani Mahardika*

Minggu (01/07) Malam, warga Malang digemparkan dengan beredarnya video kericuhan dengan caption yang simpang siur. Informasi pertama tentang tawuran mahasiswa NTT. Informasi ini lekas terbukti kekeliruannya lalu tertimbun oleh berita-berita tentang pengusiran mahasiswa Papua dari kontrakan. Secara garis besar, terdapat kesamaan dari berita-berita yang beredar, bahwa memang ada pembubaran diskusi film dan pengusiran.

Insiden 1 Juli

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menggelar diskusi film berjudul “Sejarah Papua: Mengapa Papua Ingin Merdeka?” untuk memperingati proklamasi kemerdekaan West Papua. Kegiatan dijadwalkan pukul 18.00 WIB di kontrakan yang dijadikan sebagai kesekretariatan Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua Paniai Raya (IPMAPAPARA) yang berada di Jl. MT. Haryono Gang 8C, No. 986, kelurahan Dinoyo, kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Peserta diskusi meliputi mahasiswa Papua dan organisasi pro-demokrasi.

Sejak sore, pihak RT sudah mengimbau agar kegiatan ini dibatalkan. “Saya dan kawan Feri Takimai yang terima. Kami rasa himbauan ini murni dari intel dan ditekankan melalui RT. Warga yang datang bersama Bapak RT pun bukan warga sini,” cerita Musa Pekei, wakil ketua Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMAPA). Namun, kegiatan tetap dilaksanakan. “Sejarah kami bukan momok yang harus ditakuti, melainkan harus diketahui,” ungkap Yohanes Giyai, anggota AMP.

Sekitar pukul 19.30 WIB, diskusi dibubarkan oleh ormas reaksioner yang menyebut diri mereka Arema. Orang yang dikenali penghuni kontrakan hanya Didit Widianto, Ketua RT 03. Selebihnya terdapat dua anggota TNI, empat anggota polisi, dan sepuluh orang berpakaian preman yang diduga adalah intel. Negosiasi sempat terjadi di dalam kontrakan, tapi ‘preman’ memaksa peserta diskusi meninggalkan tempat kecuali penghuni kontrakan. Yohanes dan Felle Ima dipukul dan Yohanes juga diludahi di muka. Sementara itu, aparat yang berada di lokasi hanya menonton.

Pembubaran semakin brutal dan menjurus pada pengusiran. Kamar-kamar mahasiswa AMP digeledah dan barang mereka disita, di antaranya: delapan unit laptop, empat unit ponsel, proyektor, serta barang-barang lain masih di kontrakan yang dikunci dan diamankan oleh warga. Beberapa barang di dalam kontrakan dirusak oleh ormas: pintu didobrak, alat-alat masak, makan dan minum pun ditendang dan dihancurkan. Beberapa cacian verbal yang rasis turut dilontarkan kepada AMP. Bentrokan sempat terjadi, terutama setelah anggota AMP bernama Timinus Gwijangge dipukul dengan tongkat besi hingga kepalanya bocor. Kericuhan ini menyebabkan kemacetan di Jalan MT. Haryono dan Jalan Tlogomas selama kurang lebih 30 menit.

Setelah itu, anggota AMP memutuskan untuk long march dari Dinoyo ke Mapolresta Malang di Klojen. Massa aksi long march berjumlah 56 orang, mereka bukan cuma peserta diskusi. Massa aksi tiba di depan Mapolresta pukul 22.15 WIB. Mereka melanjutkan aksi spontan lalu meminta agar dapat menemui Kapolresta. Hasil dialog adalah kesediaan Polresta untuk menyediakan ruang demokratis antara pihak-pihak terkait pada esok hari (02/07).

Mediasi AMP dan Warga Dinoyo                    

Mediasi AMP dan warga Dinoyo dilaksanakan di aula Mapolresta Malang sejak pukul 14.00 sampai sekitar pukul 16.30 WIB. Mediator yang hadir yaitu Sutiaji selaku Plt Walikota, Kapolres AKBP Asfuri, dan Letkol Inf Nurul Yakin, Dandim 0833/Kota Malang.

“Keresahan masyarakat sudah berlangsung lama. Melanggar aturan, membawa perempuan, buang ludah sembarangan, mabuk-mabukan, sampai memelihara anjing yang tidak diikat,” ungkap Didit. Mengenai pendataan penghuni kontrakan yang sempat dipermasalahkan AMP, Didit menanggapi bahwa semuanya memang perlu didata, bukan cuma anak Papua. Ada aturan-aturan yang harus dipatuhi demi kebaikan bersama, contohnya adalah pendataan penghuni kost/kontrakan dan jika menerima tamu lebih dari 10 orang dalam 1×24 jam wajib melapor. Kebijakan itu tidak termasuk aturan tertulis, tapi harus dijunjung tinggi.

Selain keresahan warga, isu yang kuat digaungkan adalah kontrakan. “Batas waktu kontrak habis 20 Juni, saya sudah bilang jangan sampai anak-anak ini diusir, tapi saya tidak akan memperpanjang masa kontrak. Mereka sudah mengontrak di sini sembilan tahun, sekarang saya hendak merenovasi kontrakan,” ujar Muhammad Ali Mansur, pemilik kontrakan. Pernyataan pemilik kontrakan dan penghuni kontrakan tidak sinkron mengenai perpanjangan. Mansur beralasan ia sudah menunggu, tapi menurut penghuni kontrakan Mansur yang tidak bisa dihubungi pada hari perjanjian (30/06). Oleh karena itu, menurut AMP insiden kemarin terkesan direkayasa untuk memojokkan AMP. Masa kontrakan hanya pengalihan isu dari penyebab utama yaitu diskusi film.

Didit tidak menampik pernyataan bahwa yang membubarkan diskusi film bukan warga setempat. “Persaudaraan masyarakat Malang kita tidak bisa cegah. Jadi begitu mengetahui ada kegiatan yang berbau separatisme, warga lain ikut datang. Ini Indonesia, NKRI harga mati.” Akan tetapi, ketika diminta klarifikasi mengenai keterlibatan militer, ia membantah. Apabila terdapat orang berseragam, itu adalah Babimnas dan Babinsa yang memang ditempatkan di tiap kelurahan. Keberadaan Babimnas dan Babinsa ini dibenarkan oleh Dandim. “Loreng bukan cuma tentara, (kalau bukan Babimnas dan Babinsa yang bertugas) bisa jadi mereka oknum,” tambah Dandim.

Ketika perwakilan dari AMP menjelaskan, mediator beberapa kali menegur agar mempersingkat ucapan karena inti pernyataan mereka sama tapi terus diulang. AMP merasa penegasan pernyataan memang diperlukan. Selama ini hubungan mereka dan warga baik-baik saja, meski mereka memang mengaku kurang disiplin dalam beberapa hal. “Ada tiga poin yang kami suarakan. Pertama, kami menuntut pengembalian barang kami. Kedua, kami menginginkan silaturahmi dengan warga agar lebih akrab. Ketiga, setahun terakhir aktivitas mahasiswa Papua, termasuk kost dan kontrakan diintai. Kepada pihak-pihak yang bermain di belakang hal ini, tolong hentikan. Ruang demokrasi harus dibuka agar kenyamanan terjamin,” seru Yohanes.

Mengenai pembubaran kegiatan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat yang dijamin oleh UUD 1945, Kapolres menuturkan bahwa pembubaran diskusi film Sejarah Papua bukan satu-satunya. “Amanat undang-undang kita melindungi semuanya, tapi harus mengikuti aturan yang sudah ditentukan. Warga Malang pernah mengusir kelompok Islam radikal yang diduga jaringan ISIS. Kami juga pernah membubarkan diskusi atheisme di salah satu kampus. Ini berlaku buat semuanya, bukan diskriminasi terhadap Papua. Mari saling menghargai agar tercipta kerukunan. Mari kita bangun Indonesia, yang salah satunya adalah Papua.”

Menurut AMP, diskusi merupakan salah satu cara untuk mengasah intelektual mahasiswa. Mereka tidak diajari jati diri dan budaya Papua di masa sekolah, sehingga pelarangan diskusi justru berisiko semakin membunuh karakter mereka. Dampaknya, pemuda Papua dapat terjerat budaya asing yang bersifat negatif. “Silakan ikut diskusi, dan nilai sendiri apa kami provokasi atau tidak. Kami tidak akan melarang,” pungkasnya.

Mediasi menghasilkan keputusan bahwa AMP akan meninggalkan kontrakan, sedangkan barang-barang yang diamankan dapat segera diambil di RT. Keputusan-keputusan lain belum dapat disepakati karena AMP menunggu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya yang akan datang dalam waktu dekat.

Pasca Mediasi

Kontrakan IPMAPAPARA sepi pasca mediasi. Dari luar gerbang terlihat 13 unit motor di halaman dan galon kosong di teras. Anjing penghuni kontrakan tampaknya sudah diamankan, karena yang terlihat berkeliaran malah kucing kampung. Sesekali, pengguna jalan yang melintas menoleh atau bahkan menunjuk ke arah kontrakan.

Ketika bertemu di depan kontrakan IPMAPAPARA, Pram, warga Dinoyo berkata, “Saya ikut bersimpati atas apa yang menimpa adik-adik Papua, tapi kita harus melihat latar belakangnya, bukan cuma pembubarannya.” Pram menyalakan rokok sebelum melanjutkan, “Upaya disintegrasi adalah hal yang tidak bisa diterima warga. Jadi saya tidak heran kalau timbul gejolak.”

Malamnya, AMP kembali ke kontrakan untuk mengambil barang yang diamankan dan bersiap untuk pindah. Pihak RT membantu perpindahan. Polisi juga mengawal perpindahan demi keamanan. Sebagian barang sudah dikembalikan, namun ada barang yang hilang, di antaranya: empat ponsel, hard disk, tas berisi ATM, KTP, dan KTM, hingga buku catatan pribadi ikut hilang.

LBH Surabaya datang mendampingi AMP pada Selasa (03/07). LBH menyatakan bahwa insiden yang terjadi adalah rekayasa aparat militer dan kepolisian, di mana ada unsur pembiaran, diskriminasi, intimidasi, pengrusakan, pengeroyokan, dan penggrebekan. Belum ada sanksi hukum yang diterima oleh pihak mana pun. AMP ‘seolah’ dibungkam dengan isu ricuh di Dinoyo, meski LBH Surabaya memaparkan jika itu adalah pembelaan diri AMP yang direpresi lebih dulu. Sampai sekarang, belum ada tanggapan berarti atas laporan dari LBH Surabaya.

Kamis (05/07), AMP bersilaturahmi dengan warga Dinoyo sekaligus pamit pindah. Sabtu (07/07), aksi solidaritas digelar mahasiswa Papua dan organisasi pro-demokrasi di Jakarta. Dalam minggu-minggu ini, IPMAPA akan mengeluarkan pernyataan sekaligus himbauan untuk meluruskan stigma yang beredar tentang orang Papua. Mereka juga berpesan bahwa diskusi bukan sesuatu yang patut ditakuti.

Terlepas dari perbedaan SARA serta hak kita untuk setuju atau tidak dengan gerakan separatis, di mana pun manusia tetap manusia. Segala bentuk represi dan risakan terhadap saudara-saudara Papua seolah menghilangkan rasa kemanusiaan kita, termasuk komentar-komentar rasis di media sosial. Sikap antipati bukan jalan terbaik untuk memahami. Apakah diskusi semenakutkan itu, atau justru kita yang pengecut karena menolak melihat dari perspektif-perspektif lain? Mari berhenti menjadi hipokrit yang menerapkan standar ganda tentang keadilan, kebenaran, dan persatuan.

[blockquote align=”none” author=”“Dan aku lebih senang mencintai negeriku dan tetap mencintai keadilan.” (Albert Camus, dalam Krisis Kebebasan)”][/blockquote]

*Penulis merupakan Pimred LPM Kompen 2017-2018, sekarang aktif sebagai Badan Pekerja Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Kota Malang.

Infografik: Ditsa

Total
0
Shares

Tinggalkan Balasan