Menyoal Otonomi khusus dan Menentukan Nasib Sendiri

Papua

 

Papua

Oleh Ahmad Kevin Alfirdaus

Pada tahun 1970-an, ketika sedang berada di Papua untuk meneliti burung, Jared Diamond ditanyai oleh sahabatnya yang orang Papua : Mengapa orang kulit putih membuat barang berharga, sementara Papua tidak?

  • Kutipan dalam Buku Guns, Germs,& Stell karya Jared Diamond

 

Menjelang Natal, warga Nduga, West Papua, mengungsi ke dalam hutan akibat serangan ke kampung karena TNI-Polri Mencari TPNB-OPM. Konflik berdarah dan stigma separatisme tersebut menyebabkan empat warga sipil tewas dengan temuan granat di sekitar jenazahnya. Lupakan soal separatisme, perlukah perseteruan itu dilanjutkan jika terus mencabut nyawa warga sekitar? Natal yang mereka idamkan bergelimang oleh tangis dan darah.

Berbicara tentang Papua, suara akan Referendum Bangsa West Papua semakin gencar. Baru-baru ini muncul Siaran Pers dari Free West Papua yang berisikan: Global Call To Action [1] Open media Acces to West Papua, [2] Independent Investigation for the use of chemical weapons on Papuas. Seruan solidaritas bermula karena narasi politik dan media sulit diharapkan untuk menjawab persoalan yang terjadi. Media dibendung untuk memberitakan, sedangkan narasi politik digiring ke arah yang tidak memperlihatkan nasib Papua sekalipun.

Dukungan dunia internasional terhadap Papua semakin gencar. Pada 2017 tujuh negara Pasifik yaitu:  Vanuatu, Tonga, Palau, Tuvalu, Kepulauan Marshal, Naufu, dan Kepulauan Salomon mendukung penuh kemerdekaan bangsa Papua. Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi pernah memberi pendapat mengenai  gugatan  tujuh  negara pasifik tersebut saat sidang PBB. “Semua negara bebas menyampaikan pendapat. Itu hak mereka,” ujarnya.

Alih-alih menanggapi peristiwa yang terjadi, berbagai progam optimisme dibangun oleh para diplomat Indonesia dalam sidang PBB dengan argumentasi infrastruktur dan rangkaian kesejahteraan masyarakat akan berimbas menyeluruh sampai ke tanah Papua. Padahal seperti perkataan Ari Kriting, infrastruktur tidak bisa menggantikan kasus kemanusiaan di sana. “Nyawa dan darah tidak bisa digantikan dengan bangunan,” tukas Ari Kriting dalam Aksi Kamisan yang diselenggarakan di depan Istana Negara, Jakarta.

Selain Infrastruktur, pemerintah pernah menerapkan Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua. Otsus tersebut memuat hak ekonomi, perluasan hak politik, dan pembentukan dewan khusus Majelis Rakyat Papua, yang semua terdiri dari rakyat Papua. Meski pada 2002 wakil ketua PDP Papua, Tom Beanal, dan sejumlah tokoh di Papua mengumumkan gerakan ‘Papua Zona Damai’ tapi otsus dinilai gagal. “Ini bukan hanya kesalahan daerah, tetapi pusat,” tandas Manuel Kaiseipo, mantan Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Konflik dan kekerasan yang terus masif dianggap sebagai akibat kegagalan Otsus.

 

Derita Bukan Hanya di Papua

Penulis menyajikan tabel berisi data naasnya mahasiswa Papua yang merantau ke Jawa Timur. Peristiwa ini terjadi hanya dalam rentang pertengahan sampai penghujung 2018:

Tanggal Oleh Tindakan
 

Malang, 1 Juli

RT, warga setempat, preman, dan ormas

 

Pembubaran acara diskusi dan pemutaran film tentang ‘Aspirasi kemerdekekaan Papua’ di kontrakan Mahasiswa Papua
Surabaya, 6 Juli Kepolisian dan TNI Penggerebekan Nobar dan Diskusi film Peringatan 20 Tahun Peristiwa Biak Berdarah’ di Asrama Mahasiswa Papua
Malang, 29 Agustus orang berseragam intel dan kepala RT setempat Pembubaran nobar dan diskusi film ‘Tanah Mama’ di Asrama Mahasiswi Papua
Malang, 30 September Ormas Pemuda Pancasila dan Ormas Arema. Pembubaran ‘Aksi Roma Agrement’ dan beberapa tindakan kekerasan. Aksi memperingati pelurusan sejarah yang .  menyebabkan 7 orang mengalami luka 2 diantaranya adalah Pers Mahasiswa
Malang, 19 Oktober 2 orang tidak dikenal (OTK). Menanyakan surat perizinan dengan salah satu dari mereka mengawasi jalannya acara ‘Musyawarah Besar (Mubes) Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMAPA)
Batu-Malang, 12 November Anggota Kepolisian, dan TNI Acara Makrab tahunan IPMAPA didatangi OTK, Anggota Kepolisian, dan TNI menanyaka surat perizinan Beruapaya membubarkan
Surabaya, 1 Desember Demo hampir ricuh dengan pihak Ormas. Pada malamnya, 200 mahasiswa ditangkap ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya Aksi Besar ‘Peringatan Hari Kemerdekaan Papua’ tindakan represif diterima mahasiswa aksi. 16 mengalami luka, aksi itu menyebabkan demo hampir ricuh
Malang, 19 Desember Dibubarkan oleh Ormas Reaksioner dan kemudian diangkut Aparat di Kapolresta ‘Aksi Tolak Trikora’dibubarkan oleh Ormas Reaksioner dan kemudian diangkut Aparat di Kapolresta Malang.

Persoalan-persoalan historis terus diutarakan oleh mahasiswa-mahasiwa Papua yang mengenyam pendidikan di luar Papua. Tidak banyak yang mengerti mengapa mereka selalu melakukan aksi pada 15 Agustus, 30 September, 1 Desember, dan 19 Desember. Publik sendiri ditanamkan nasionalisme yang mensubordinasi mahasiswa Papua yang demo dengan tudingan separatisme. Berbagai aktivitas kemahasiswaan dibatasi, pendapat dibungkam, dan tidak satupun diantara mereka yang ditanya secara resmi dalam narasi-narasi media untuk memperlihatkan perjuangan mereka. Kita ambil saja Freeport sebagai contoh, adakah orang Papua asli yang dimintai pendapat mengenai bagaimana mereka memandang Freeport?

 

Otsus hanya dalih agar persoalan Papua meredup sejenak. Jika kekerasan masih ada, sebagaimana manusia lahir dan dibesarkan di tanah kandung, persoalan akan terus terbangun dari dua kubu yang berseberangan. Pemerintah  terus menghadang isu-isu yang beredar dengan legitimasi separatisme. Papua terus memperkuat data dan fakta yang beredar di depan mata berupa mayat yang bertumpuk diatas tanah. Beberapa hal sulit diungkapkan karena akses jurnalis yang dibatasi dan di-branding senasonalis mungkin.

 

Orang Papua Dilarang Mengeksplorasi Identitas Kebudayaannya

Artikel Terry Hansen memaparkan fenomena pembungkaman ‘pengetahuan bangsa dan adat tradisinya’. Sederhananya, pengetahuan tradisional adalah akumulasi pengamatan dan sumber daya dari generasi ke generasi. Hasil amatan tersebut adalah pemulihan sumber daya hayati yang kapan saja bisa di akumulasikan oleh pemerintah.

Masyarakat suku asli sana sangat berhati-hati pada pengetahuan tradisional tersebut, karena berisiko membuka pintu untuk ekploitasi dari luar dan merusak nilai-nilai kesukuan, merusak sumber daya mereka, dan gagal memberikan imbalan pada masyarakat asli sekitar. Namun, kepatuhan itu diabaikan. National Park Service mengarsipkan semua informasi yang dikumpulkan, termasuk pengetahuan tradisonal itu. Kemudian muncul beberapa klaim dengan dalih ‘memiliki kewajiban untuk sebuah pengelolaan dan ekspresi budaya’ dan  menjadi polemik antara kedua pihak. Di sisi lain, bagian dari tradisi yang dinilai mengancam akan dibungkam. Hal itu terjadi di Papua, vandalisme dan penghancuran properti bangunan bersimbol Bintang Kejora. Kemudian dilakukannya penggeledahan dan penangkapan di  markas Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Timika oleh TNI-Polri pada Senin (31/12/2018) atas dasar kegiatan tersebut bertentangan dengan NKRI.

Mengenai simbol Bintang Kejora, Eks tahanan politik sekaligus Aktivis HAM Papua, Filep Karma, mengatakan  Bintang Kejora adalah identitas dan etnis bangsa Papua. Saat diwawancarai oleh wartawan Tabloidjubi melalui via telepon, Filep Karma mengatakan bintang kejora sudah ada sejak Belanda masih menduduki Papua Barat hingga akhirnya Papua Barat jatuh kedalam wilayah Indonesia. “Kenapa baru kini dipermasalahkan? Orang pakai bintang kejora tidak langsung dikategorikan Papua merdeka,” ujarnya.

Kita dapat memaknai jika identitas yang dimiliki budaya kadang malah menghancurkan kesukuan itu sendiri. Bagaimana jika nilai kebudayaan runtuh dan tidak dapat beregenerasi? Bagaimana jika masyarakatnya takut dan terus merahasiakan apa yang ada dalam isi hati mereka? Persoalan ekploitatif ini bukan hal baru dalam sejarah. Belum lagi kasus kemanusiaan seakan belum habis menghantui mereka. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita berdiri dan mengadvokasi akan suatu sejarah jika sudah seperti ini.

 

 

 

Referensi :

https://transisi.org/ngawur-rt-dan-intel-kepung-masuki-dan-obok-obok-asrama-mahasiswi-papua-malang-tanpa-permisi-dan-alasan-yang-jelas. akses 29 Agustus 2018.

https://psmag.com/social-justice/breaking-a-sacred-trust. akses 24 Sseptember 2018

https://transisi.org/lagi-aparat-membungkam-kegiatan-intelektual-mahasiswa-papua. akses 12 November 2018

https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/amp/indonesia-44682734. akses 2 Desember 2018.

https://tirto.id/media-siluman-di-papua-propaganda-hoaks-hingga-narasumber-fiktif-da5B. akses 6 Desember 2018.

https://m.kbr.id/nasional/12-2018/knpb__aparat_bubarkan_aksi_tolak_trikora_19_desember__ratusan_orang_ditahan/98489.html. akses 20 Desember 2018.

https://tirto.id/natal-duka-di-nduga-korban-sipil-saat-tni-polri-memburu-tpnpb-opm-dcnk. akses 21 Desember 2018.

https://international.sindonews.com/read/1205265/40/tujuh-negara-pasifik-usik-papua-lagi-indonesia-kesal-149483955. akses 26 Desember 2018.

https://www.google.com/amp/s/zonadamai.com/2011/11/02/otsus-gagal-bikin-‘papua-marah’/amp. akses 28 Desember 2018

https://www.tifafoundation.org/papua-tanah-damai. akses 28 Desember 2018

http://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/mengakhiri-konflik-di-papua-barat. akses 28 Desember 2018

https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1151532/buntut-unjuk-rasa-papua-polres-surabaya-tangkap-200-mahasiswa. akses 28 Desember 2018

https://regional.kompas.com/read/2018/12/31/11555721/tni-polri-ambil-alih-markas-komite-nasional-papua-barat-timika. akses 1 Januari 2019

https://tabloidjubi.com/artikel-12717-legislator-papua-sebut-pengadangan-filep-karma-di-bandara-sukarnohatta-berlebihan.html. akses 1 Januari 2019

 

[1] Malang 1 Juli, pembubaran acara diskusi dan pemutaran film tentang ‘Aspirasi kemerdekekaan Papua’ di kontrakan Mahasiswa Papua oleh pihak RT, warga berpakaian preman, dan ormas [2] Surabaya 6 Juli, penggerebekan Nobar dan Diskusi film Peringatan 20 Tahun Peristiwa Biak Berdarah’ di Asrama Mahasiswa Papua oleh pihak kepolisian dan TNI. [3] Malang 29 Agustus,  pembubaran nobar dan diskusi film ‘Tanah Mama’ di Asrama Mahasiswi Papua oleh orang berseragam intel dan kepala RT setempat. [4] 30 September, pembubaran ‘Aksi Roma Agrement’ dan beberapa tindakan kekerasan. Aksi memperingati pelurusan sejarah tersebut dipaksa bubar oleh Ormas Pemuda Pancasila dan Ormas Arema.  Menyebabkan 7 orang mengalami luka 2 diantaranya adalah Pers Mahasiswa[5] Malang 19 Oktober, 2 orang tidak dikenal (OTK) menanyakan surat perizinan dengan salah satu dari mereka mengawasi jalannya acara ‘Musyawarah Besar (Mubes) Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMAPA). [6] Batu-Malang 12 November, Acara Makrab tahunan IPMAPA didatangi OTK, Anggota Kepolisian, dan TNI menanyaka surat perizinan. [7] Surabaya 1 Desember, Aksi Besar ‘Peringatan Hari Kemerdekaan Papua’ represifitas diterima mahasiswa aksi. 16 mengalami luka, aksi itu menyebabkan demo hampir ricuh dengan pihak Ormas. Pada malamnya, 200 mahasiswa ditangkap ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya. [8] Malang 19 Desember, ‘Aksi Tolak Trikora’dibubarkan oleh Ormas Reaksioner dan kemudian diangkut Aparat di Kapolresta Malang. Aksi tersebut menyebabkan 16 luka dengan 4 orang berdarah dan 4 orang lagi luka memar.

Total
0
Shares

Tinggalkan Balasan