Persma yang Merdeka

Ilustrasi represifitas (Ghifar)

Sepertinya baru kemarin perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung. Sehingga sekarang pun uforianya masih terasa. Uforia itu nampak pada Jalanan yang banyak dihiasi dengan bendera merah putih, kampung-kampung sibuk melakukan berbagai macam perlombaan, mulai dari makan krupuk, sampai balap karung, hingga lagu-lagu yang diputar di pertokoan.

Sebuah kebetulan pada tahun ini, bulan agustus menjadi bulan untuk beberapa Universitas mengadakan Ospek, agenda tahunan penyambutan Mahasiswa Baru. Tak terkecuali Universitas-universitas di Kota Malang. Walau tidak semuanya memiliki jadwal yang bersamaan.

Banyak dari kalangan Pers Mahasiswa (Persma) yang tanggap akan momentum ini, melakukan peliputan ospek. Biasanya, reporter yang diturunkan adalah dari anggota baru mereka. Melatih ketanggapan dalam melihat fenomena yang terjadi, disiplin waktu, dan militansi menjadi dalih untuk menurunkan “daun muda” LPM untuk peliputan Ospek. Saya pun sempat mengalami masa-masa liputan ospek. Saat itu, memang benar ada sensasi tersendiri ketika melakukan peliputan ospek.

Walau telah menjadi rutinitas tiap tahunnya, masalah-masalah yang terjadi ketika melakukan liputan ospek umumnya sama dan repetitif. Mulai dari susahnya mewawancarai birokrat kampus, pembatasan liputan, panitia yang tidak support, hingga pelarangan membagikan buletin.

Baru-baru ini, saya mendapat sedikit cerita dari teman persma di salah satu kampus di Malang. Ia becerita bahwa salah satu birokrat kampusnya tidak ingin diwawancarai sampai LPM tersebut memiliki Surat Ijin Terbit. Padahal jika ingin memutar sedikit ‘kenangan masa lampau’, surat semacam ini sudah tidak diperlukan lagi semenjak UU no 40 tahun 1999 tentang Pers disahkan. Aturan tersebut keluar untuk Pers secara umum. Sementara Pers Mahasiswa yang telah memiliki SK dari kampusnya, justru seharusnya lebih memiliki keleluasaan dalam berjurnalistik, apalagi dalam konteks kebebasan mimbar akademik.

Namun toh, akhirnya Surat itu keluar juga. Dalam beberapa poinnya, terdapat aturan yang menyatakan untuk dilakukannya screening terhadap salah satu media LPM sebelum disebarluaskan. Hal ini tentu saja berindikasi menjadi bentuk sensor yang dilakukan oleh pihak di luar pers. Padahal, isi berita dari media jurnalistik merupakan bagian yang paling sakral, karena penggodokannya ada pada dapur redaksi masing-masing. Sehingga pihak luar tak memiliki hak untuk memasukkan tangannya lalu mencampuri isi berita yang akan disebarkan.

Celakanya, hal semacam ini tak dilakukan oleh satu kampus saja. Di kampus yang berbeda (masih dalam Kota Malang) penyensoran terhdapa LPM juga terjadi. Bahkan dana untuk pencetakan media LPM tersebut tercancam tidak akan cair manakala masih ada berita yang tidak ‘sesuai’ dengan kriteria mereka. Miris benar melihat wajah demokrasi di kampus kita ini. Hal ini baru saja bentuk. Kalau pembaca tertarik untuk mengetahui seberapa banyak kasus represifitas yang telah didata oleh PPMi Nasional, mungkin dapat mengunjungi laman persma.org[1].

Jika pembaca telah mengunjungi laman di atas, maka akan terlihat bahwa sejatinya, serangan represifitas terhadap awak persma beragam bentuknya. Mulai dari intimidasi, pembekuan lembaga, pembredelan, hingga kriminalisasi. Aktor-aktor pelakunya pun beragam, namun dari sekian banyak macam aktor itu, yang memiliki angka tertinggi berasal dari birokrasi kampus.

Birokrasi kampus yang memberikan SK untuk berjalannya sebuah organisasi dalam lingkup kampus, yang seharusnya memberikan jaminan kebebasan berkarya organisasi tersebut, justru menjadi aktor dominan di balik kekerasan Persma. Hal yang disayangkan memang. Ibarat pagar yang harus menjaga tanaman yang ada di dalamnya, justru menghalangi tanaman itu untuk tumbuh.

Sayangnya, represifitas terhadap Persma tidak berhenti pada jajaran birokrat kampus saja. Beberapa mahasiswa, juga nampaknya mencontoh perbuatan serupa. Saya mengambil contoh kasus panitia ospek di salah satu Fakultas yang membuat aturan untuk melakukan ‘screering’ terhadap buletin salah satu LPM, sebelum buletin tersebut sampai ke tangan Mahasiswa Baru (Maba). Sehingga proses sirkulasi produk jurnalistik itu akan tergantung dari ‘kebijaksanaan’ panitia.

Entah apa yang ada di balik pikiran panitia yang melakukannya. Saya hanya bisa menduga, mungkin itu adalah perintah dari birokrat yang mau semua hal ‘tertib’. Atau mungkin panitia tidak ingin diberitakan negatif, sehingga dapat menjatuhkan citra yang ditampilkan panitia. Bisa juga panitia tidak ingin mabanya mendapatkan ide-ide nyeleneh yang timbul setelah membaca berita di buletin itu.

Apapun alasannya, tindakan represifitas kepada awak persma tidak sepatutnya dilakukan. Toh mekanisme yang menjamin hak publik ataupun narasumber telah ada dan dijamin dalam Undang-undang. Beberapa Hak yang dijamin anatara lain Hak Jawab, Hak Tolak, dan Hak Koreksi. Jadi seseorang yang merasa terganggu dengan isi berita, tinggal memilih untuk mengambil hak yang mana.

Semoga saja, di bulan kemerdekaan ini, upaya-upaya untuk memerdekakan Pers terus dilakukan dan membuahkan hasil yang kian baik. Pesan saya untuk persma yang telah melakukan peliputan ospek, maafkanlah kekhilafan beberapa pihak yang melakukan represifitas terhadap kalian. Namun tetap bersama-sama berusaha agar kejadian seperti ini dapat diminimalisir. Untuk persma yang akan sedang dan akan melakukan peliputan ospek, saya ingatkan musuh kita bukanlah birokrat, bukan pula mahasiswa. Tidak, musuh kita bukan subjek, tetapi sifat. Sifat antikritik.

Salam berpikir dan berpendapat Merdeka!

Salam Pers Mahasiswa!

 

Prana luar:

[1] http://persma.org/riset/membongkar-fenomena-pembelengguan-terhadap-pers-mahasiswa/

Total
0
Shares

Tinggalkan Balasan