PPMI Malang Mengecam Tindakan Intimidasi Kepada LPM Poros UAD

PPMI Malang Kecam Intimidasi LPM Poros UAD

Kebebasan untuk menyampaikan berekspresi adalah hak dari setiap individu sejak ia dilahirkan yang dijamin oleh konstitusi. Kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat ini diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 E ayat (3), yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan mengeluarkan pendapat ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, dalam bentuk lisan maupun tulisan, dan seharusnya dalam perkembangannya kebebasan berekpresi dan berpendapat adalah hal yang harus dihormati oleh setiap manusia maupun lembaga di negara Indonesia ini, tanpa terkecuali, karena setiap manusia adalah setara.

Kronologi

– LPM Poros membuat sebuah tulisan tersebut berisi tentang seorang dosen berinisial MN yang merekomendasikan sebuah kepada mahasiswanya buku mata kuliah Kemuhammadiyahan yang berjudul Kuliah Kemuhammadiyahan Gerakan Tajdid. MN diduga memaksa mahasiswa untuk membeli buku tersebut. Jika mahasiswa membeli buku, maka akan mendapat nilai rata-rata A dan yang tidak membeli maka akan mendapatkan nilai B-, C, bahkan D.

– LPM Poros kemudian meminta klarifikasi dengan mewawancarai pihak Lembaga Pengembangan Studi Islam (LPSI) Universitas Ahmad Dahlan. LPM Poros juga meminta tanggapan dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan.

-Setelah meminta klarifikasi tersebut, LPM Poros lalu menulis sebuah karya pers kampus berjudul “Nilai A Seharga Buku Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah” yang diterbitkan tanggal 19 Agustus 2021. Kesimpulan dari berita tersebut adalah mahasiswa tidak lagi diwajibkan membeli buku dan tidak ada kaitannya dengan perolehan nilai.

-Meskipun sudah diklarifikasi, tetapi pihak LPSI tetap merasa dirugikan dengan adanya karya itu. Sehingga pada Jumat, 20 Agustus 2021, Pihak LPSI kemudian memanggil redaksi Poros terkait permasalahan yang berkaitan dengan lembaga tersebut untuk hadir di Ruang Rapat LPSI pada Sabtu, 21 Agustus 2021. Kepala LPSI, Anhar Asnysary, menegaskan bahwa LPSI tidak pernah mewajibkan mahasiswa untuk membeli buku hingga mempengaruhi nilai mahasiswa. -Dalam forum tersebut LPM Poros menawarkan hak jawab jika LPSI memang merasa dirugikan namun LPSI terus menawarkan opsi yang sama, yaitu menghapus karya pers tersebut. Poros akhirnya memutuskan untuk menghapus tulisan yang diterbitkan tanggal 19 Agustus 2021 tersebut

Sikap PPMI Kota Malang :

Atas kejadian tersebut, PPMI Kota Malang menyatakan sikap melalui press release ( 26/08/2021 ):

1. Mengecam segala bentuk Intervensi terhadap LPM Poros atas karya pers kampus yang berjudul, Nilai A Seharga Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah. Yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Studi Islam ( LPSI )

2. Meminta Rektor Universitas Ahmad Dahlan dan Civitas Akademika untuk menghormati kebebasan pers kampus dan kritik sebagai bagian dari demokrasi dan tidak mendiskriminasi mahasiswa anggota LPM Poros yang menulis Kritik.

3. Menghimbau kepada seluruh Civitas Akademika Universitas Ahmad Dahlan untuk mendukung pers dalam melakukan kerja – kerja jurnalistik.

4. Selanjutnya, jika terdapat pihak yang keberatan dengan isi pemberitaan, semestinya pihak tersebut menempuh mekanisme hak jawab. Karena Poros sebagai lembaga pers mahasiswa wajib melayani hak jawab tersebut. sesuai yang diatur dalam Kode Etik Jurnalistik.

Narahubung :

1. Dedi Syah, Badan Pekerja Advokasi PPMI Kota Malang ( 082287807748 )
2. Rizqi Putra Satria, Sekjend PPMI Kota Malang ( 081318098100 )
Total
0
Shares

Tinggalkan Balasan