Senjata Persma Lawan Represifitas

Oleh: Bayu Diktiarsa

Malang, Persma – Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, telah ada 47 Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) yang mengalami tindak kekerasan. Kasus intimidasi terhadap awak Pers Mahasiswa (Persma), pemberedelan pada LPM, hingga yang terparah ialah kriminalisasi kepada pegiat Persma. Sementara untuk pelaku kekerasan dari seluruh kasus yang ada, birokrasi kampus menempati urutan tertinggi dalam represifitas. Hal ini menunjukkan betapa rentannya pers mahasiswa mengalami kekerasan dalam kerja–kerja jurnalistik.

Berbagai usaha represi yang dilakukan oleh birokrasi atau elemen lain tersebut tidak membuat Persma diam dan pasrah menerima tekanan. Represi dari berbagai pihak adalah konsekuensi logis dari pilihan Persma itu sendiri, terutama dalam mengawal isu sensitif di kampus atau di luar kampus. Sudah tentu, keberadaan Persma semakin terancam keberadaannya. Ditambah belum adanya pengakuan Persma sebagai insan pers yang secara legal menggunakan frase organisasi pers atau perusahaan pers. Hal ini disebabkan karena, Persma bukan merupakan organisasi pers berbadan hukum sehingga tidak dapat memakai dasar aturan UU Pers No. 40 Tahun 1999.

Namun, dalam beberapa aturan terdapat beberapa landasan hukum dan undang – undang yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa Persma baik urusan jurnalistik atau kelembagaan. Landasan hukum dan undang–undang berikut dapat menjadi senjata bagi pegiat Persma dan argumentasi hukum tentang jaminan keberadaan dan kegiatan mereka. Beberapa landasan adalah sebagai berikut :

  1. Pasal 28 UUD 1945

Pasal 28 UUD 1945 merupakan pasal dasar yang mengatur tentang kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Dalam pasal ini, negara menjamin kemerdekaan dan hak warga negara dalam pemenuhan informasi atau mengolah informasi sesuai dengan asas bebas bertanggung jawab. Ada dua ayat yang secara spesifik mengatur hal tersebut, antara lain:

Pasal 28E Ayat 3

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

  1. UU Pers No. 40 Tahun 1999

Walaupun tidak diatur dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Selain itu pada Pasal 15 ayat 2, Dewan Pers mampu menerapkan fungsi–fungsi pelaksanaan kode etik jurnalistik, pengembangan kehidupan pers, dan penyelesaian aduan masyarakat. Dalam hal ini Persma menjalankan kode etik jurnalistik dan turut serta dalam pengembangan kehidupan pers. Sampai saat ini, masih menjadi pembicaraan terkait posisi Persma atau media komunitas dalam kehidupan pers dan bermedia. Tentu saja, hal tersebut menjadi sebuah peluang di kemudian hari Persma diakui keberadaaannya dalam aturan Undang–Undang. Berikut adalah aturan yang berkaitan dengan hal tersebut:

Pasal 4 ayat 1

Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

Pasal 15 ayat 2

Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

  1. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
  2. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
  3. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
  1. UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008

Salah satu aturan Undang – Undang yang sering dipakai oleh Persma dalam mengakses informasi dan dokumen publik di level pemerintahan, badan publik atau birokrasi kampus lain ialah UU KIP No. 14 Tahun 2008. Melalui Undang – Undang ini, awak Persma dijamin untuk mendapatkan dan mengetahui informasi publik sesuai kapasitasnya sebagai warga negara. Adapun beberapa turunan pasal terkait hal tersebut adalah:

Pasal 4 ayat 2

Setiap Orang berhak: a. melihat dan mengetahui Informasi Publik; b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik; c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 ayat 3

Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. informasi yang dapat membahayakan negara; b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

  1. UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012

Undang–undang ini mengatur tentang penyelenggaraan kehidupan kampus dan kebebasan mimbar akademik dan pemenuhan hak minat bakat bagi mahasiswa. Melalui UU Pendidikan Tinggi, keberadaan LPM sebagai salah satu aktivitas mahasiswa dijamin sesuai pasal berikut:

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

Pasal 13

(1) Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik.

(4) Mahasiswa berhak mendapatkan layanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya.

  1. Peraturan Kampus berupa Surat Keputusan Pejabat Kampus

Menurut UU PT 12 Tahun 2012, masing–masing kampus memiliki statuta atau dasar hukum tersendiri. Oleh karena itu menjadi penting untuk mengetahui aturan masing – masing kampus dalam bentuk Surat Ketetapan/Keputusan (SK) Rektor terntang aturan – aturan yang ada. Namun, aturan yang dibuat oleh pejabat kampus, tidak boleh bertentangan dengan UU PT 12 Tahun 2012 ataupun Pasal 28 UUD 1945.

  1. UU Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008

UU ITE biasanya sering dipakai untuk menjerat aktivis di media sosial. Terlebih status awak Persma yang tidak memiliki dasar hukum dan perlindungan melalui UU Pers. Pasal ini juga sering dikenal dengan istilah pasal karet dalam pencemaran nama baik yang biasa dipakai untuk kriminalisasi aktivis melalui media sosial.

Pasal 27 ayat 3:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

  1. Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Pasal ini yang dipakai untuk memberikan pidana kepada mahasiswa atau jurnalis Persma. Biasanya awak Persma dikenakan delik pencemaran nama baik kepada birokrat kampus ataupun orang yang tersinggung dengan pemberitaan.

Pasal 310

(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 311

“Barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya empat tahun.”

  1. Aturan–aturan lain seperti Peraturan AD/ART Organisasi Mahasiswa dan Kode Etik PPMI

Selain beberapa aturan diatas, awak Persma perlu memelajari juga Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Kedaulatan Mahasiswa tingkat Fakultas atau Universitas. Hal ini diperlukan untuk mengetahui posisi Persma secara struktur kelembagaan di mahasiswa. Selain itu, kode etik PPMI dapat dipakai dalam menjadi acuan sengketa Persma terhadap permasalahan–permasalahan yang ada.

Secara umum, upaya Persma dalam melawan represifitas dilakukan melalui beberapa cara-cara advokasi. Salah satunya adalah penyusunan kronologi kejadian, pernyataan sikap bersama, pengawalan, lobby dan negosiasi kepada pihak terkait, hingga pengawalan secara hukum dalam upaya advokasi. Harapannya, beberapa aturan dan landasan hukum diatas dapat menjadi senjata awak Persma dalam melawan represifitas.

sumber gambar: brightpast.com

Total
0
Shares